KARTINI ITU WANITA

KARTINI ITU WANITA Kala Kartini sibak tabir Sejajarkan derajat dalam berkarir Berkebaya berjarit bersanggul Tanpa rasa masgul Kini Kartini bebas bertebaran Dari pasar hingga singgasana kekuasaan Tancapkan pesona tanpa hipnotis Lebarkan sayap dengan senyum romantis Namun..... Langkah Kartini tidak boleh egois Tiru gaya kaum borjuis Kartini itu seorang wanita Tak boleh lupa dengan kodratnya Emansipasi jangan korbankan keluarga

Kebaya tanpa belahan dada

Sudah menjadi budaya untuk mengenang, meneladani dan meneruskan cita-cita Kartini, kaum wanita berkebaya ala RA Kartini. Kebaya juga untuk mematahkan mitos, bahwa kebaya tidak untuk membatasi ruang gerak wanita. Sayangnya, pemakaian kebaya ada yang kebablasan. Jika kita perhatikan di sekitar atau di TV, pemakaian kebaya banyak yang mengumbar aurat. Belahan dadanya terlalu ke bawah dan lebar. Bagian punggung berlubang besar, dan lebih memprihatinkan lagi, jarit atau bagian bawahan mempunyai belahan terlalu tinggi. Hingga (maaf) paha atas. Cara berkebaya seperti ini justru mengundang bahaya dan bisa dianggap melanggar UU Anti Pornofrafi.

Oleh karena itu disarankan kepada Perempuan Indonesia, saat memperingati hari Kartini, jika berkebaya tirulah RA Kartini. Kebaya jangan yang mempunyai belahan dada lebar, sangat transparan, bagian belakang lubang dsb yang dapat mengundang hal-hal negatif. Berkebaya harus yang sopan, elegan dan tidak membatasi aktifitas. Toh RA Kartini saat berkebaya juga sopan dan tanpa belahan berlebihan.

PUTAR MUSIK SAAT ISTIRAHAT UN

Musik dan Jajan gratis saat istirahat UN
Sukses ujian nasioanl tidak hanya ditentukan penguasaan materi. Faktor kesehatan dan kesiapan mental juga berpengaruh. Tidak jarang anak yang pintar namun ketahaan fisik dan mentalnya kurang bagus, prestasinya jeblok. Pada hari H sering dijumpai, begitu menemui soal sulit siswa langsung stress. Apalagi siswa SMA setiap hari ada 2 mata pelajaran. Jika jam I down, akan mengganggu UN jam II.
Mereka perlu terapi .Caranya, di saat istirahat anak-anak diberi relaksasi. Salah satunya dengan memutarkan musik sesuai selera anak muda. Selain itu agar anak tidak kehilangan waktu karena ke kantin buat jajan, peserta UN sebaiknya diberi jajan gratis saat keluar ruang UN jam I. Dengan demikian anak-anak dapat memanfaatkan waktu untuk belajar, ada tambahan energi dan sukses mengerjakan UN.

Manufacturing Hope Sekolah

Pembaca mengikuti tulisan pak Dahlan Iskan di Jawa Pos? Manufacturing Hope-nya pak Dahlan Iskan mencoba menata BUMN. Ada banyak terobosan dan langkah taktis agar BUMN sehat, menghasilkan profit serta menyumbangkan deviden bagi pemerintah sebagai salah satu komponen pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Termasuk untuk menggaji para guru. Ada kiat yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh banyak manajer. Bahwa sekecil apapun yang dilakukan, dapat menghemat ongkos, memaksimalkan potensi, meningkatkan produktifitas kerja dan mencetak laba.
Seperti meminimalkan kunker yang menyedot dana dengan SPPDnya sampai meniadakan snack kala rapat. Langkah itu terbukti efektif. Tidak hanya menghemat pengeluaran, tetapi juga menciptakan budaya kerja tinggi. Tidak perlu terlalu banyak basa-basi, membuang waktu, energi dan tentu saja dana. Orang sudah melihat hasil kerja orang yang telah berganti hati ini. Mungkin inilah yang membedakan kinerja para manajer berNIP dan orang yang besar di swasta
Andai langkah itu diterapkan di sekolah, kiranya sekolah-sekolah menjadi maju, mandiri dan mencetak kader bangsa berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal ini, sekolah mengandalkan suntikan dana BOS. Namun BOS barulah bentuk pelayanan pendidikan kepada masyarakat sebatas standar minimal pembelajaran. Pengalokasian prosentase peruntukan BOS 50% untuk biaya operasional, 20% bagi pembayaran honor dan transportasi serta 30% untuk investasi belum cukup untuk memberi pelayanan optimal kepada peserta didik. Memperhatikan Permendikbud RI no 51 tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dna BOS dan laporan keuangan BOS tahun anggran 2012, sekolah memang benar-benar dituntut untuk mengoptimalkan BOS bagi siswa. Namun jika permen itu diterapkan secara kaku, bisa jadi sekolah akan stagnan. Terlalu banyak kegiatan dan kebutuhan yang tidak terakomodir di dalamnya. Meski itu secara riil dilaksanakan secara rutin dan langsung bersentuhan dengan anak.
Maka tidak aneh jika akhirnya sekolah berupaya mewujudkan visi misi sekolah. Termasuk juga memenuhi tuntutan masyarakat agar sekolah memaksimalkan potensi anak. Baik dalam pemenuhan fasilitas maupun program peningkatan mutu siswa. Ini juga sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan. Agar BOS tidak menina bobokan masyarakat. Bukankah keberadaan komite sekolah yang dijamin dalam UU Sisdiknas? Sehingga peran komite sekolah sebagai salah satu pilar penentu kemajuan sekolah ada payung hukumnya. Sehingga wajar jika masih ada penarikan dana dari orang tua. Asalkan besaran dan peruntukannya berdasarkan kebutuhan essensial, hasil kesepakatan antara sekolah dengan orang tua dan mendapat legalitas pemerintah setempat.
Karena tidak dipungkiri juga, bahwa kemampuan APBD setiap daerah berbeda. Pengalokasian anggaran 20% untuk pendidikan belum banyak terpenuhi. Pemerintah sendiri belum konsisten dalam penerapan aturan. Di satu sisi melarang pungutan, di sisi lain bantuan sarana dan prasaran belum mampu memenuhi standar pelayanan minimum pendidikan. Bantuan-bantuan dalam bentuk DAK belum mencukupi. Contoh sederhana, jika sekolah dalam satu tahun hanya diperkenankan membeli satu printer dan satu komputer, sementara sekolah mempunyai laboratorium komputer, kerja administrasi TU dan kurikulum sering memaksa peralatan ICT overwork, cukupkah itu? Belum lagi yang lain.
Sekolah-sekolah juga iri dengan keberadaan RSBI/SBI. RSBI/SBI yang sudah digerojok ratusan juta setiap tahun saja masih diperkenankan menarik dana kepada orang tua, mengapa sekolah tidak berlabel RSBI/SBI tidak boleh? Bukankah payung hukum penarikan dana bagi RSBI/SBI juga belum jelas? Padahal produk RSBI/SBI belum banyak memuaskan. Jika sekolah non RSBI juga ingin meningkatkan, menyamai, bahkan mengungguli RSBI/SBI, mengapa dilarang menarik iuran yang besarannya hanya senilai sebatang rokok sehari saja dilarang? Itulah beberapa alasan, mengapa sekolah hingga saat ini masih menarik dana dari orang tua. Pungutan itu pun rata-rata untuk kebutuhan personal siswa dan melengkapi sarana prasarana yang belum tersentuh bantuan pemerintah.
Okelah, jika sekolah hanya boleh mengandalkan BOS. Apa otomatis naiknya BOS berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan? Logika sederhanya, YA. Tetapi dalam bahasa ekonomi, naiknya BOS baru sebatas penyesuaian inflasi dan pelayanan normatif. Karena dalam beberapa tahun ini, baru di tahun 2012 BOS mengalami kenaikan berarti. Hal-hal yang boleh dibiayai juga sebatas kegiatan standar, belum pengembangan. Peruntukan BOS belum memotivasi guru bekerja di luar jam kerja, demi meningkatkan potensi dan prestasi siswa. Guru juga manusia, jika yang lain bisa pulang sesuai kewajiban jam kerja PNS, sementara yang lain harus mandi keringat memeras otak tetapi tidak ada reward memadai yang bisa didanai BOS, adilkah? Tetapi jika sekolah/pemerintah menuntut peningkatan pendidikan sebatas tupoksi guru, dapat terwujud. Meningkat , belum melesat.
Jadi semua kembali ke masyarakat. Sudah cukup puaskah bila putra-putinya belajar dengan standar minimum? Jika tidak, sekolah dan masyarakat duduk semeja mencari pemecahan. Melakukan manufacturing hope sekolah. Efisiensi dan optimalisasi potensi guru. Sekolah juga bisa melakukan terobosan. Misalnya, memberdayakan potensi yang ada serta menjalin kemitraan merupakan modal utama untuk memajukan sekolah. Diperlukan semangat kewirausahaan seorang kepala sekolah. Memberdayakan para alumni, mengajak orang tua yang mempunyai kompetensi khusus untuk mengambangkan minat bakat siswa. Jika tidak, sekolah mencari kiat pintas. Memohon bantuan komite sekolah untuk mendukung program kerja dalam bentuk sumbangan dana.
Pemerintah juga harus bijak. Bisa menjadi hakim atas kebijakan yang dibuat. Bila sekolah tetap ada pungutan, perlu ditelisik, sebatas apa penggunaan, proses pengambilan keputusan dan pertanggung jawabannya. Jika pungutan tersebut melebihi kewajaran dan perutukannya tidak banyak menunjang pembelajarn dan peningkata kompetensi siswa, kebijakan sekolah tersebut perlu di tinjau kembali bahkan dibatalkan. Namun jika pungutan tersebut karena pemerintah belum mampu menyediakan, tetap diijinkan dan menganggarkannya pada waktu yang akan datang. Ke depan BOS harus bisa menjadi Boss di sekolahnya sendiri, tanpa ada pungutan lagi.


Tulisa ini dimuat di majalah Media edisi April 2012

Reality Show UN

Beberapa waktu lalu Pak Dahlan Iskan melontarkan acara reality show pengguna BBM bersubsidi, agar masyarakat tahu siapa penikmat terbesar BBM bersubsidi. Gagasan serupa perlu diterapkan pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Hal ini untuk mengetahui sejauh mana kejujuran UN. Acara diawali dengan pengeluaran naskah dari percetakan, distribusi, pengamanan di kepolisian hingga pelaksanaan. Untuk efektifnya, di beberapa ruang ujian dipasang hidden kamera.
Penyelenggara acara berasal dari tim independen di bawah koordinasi perguruan tinggi sebagai tim pemantau. Hal ini juga sebagai pengganti pengurangan hak-hak tim pemantau dalam mengawasi UN yang melarang selain peserta dan pengawas masuk ruang ujian. Acara diusung dalam format live dengan mengambil sampel di beberapa tempat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila dijumpai pelanggaran, pihak penyelenggara reality show menayangkan secara langsung ke pemirsa. Hal ini akan mencegah pihak tertentu yang berniat curang. Yang ketahuan: Kena Dech!

Asrama bagi siswa terpencil di waktu UN

Suksesnya UN tidak hanya tergantung kepada kemampuan siswa. Ada faktor lain yang dapat mengganggu pencapaian prestasi siswa. Salah satunya jarak tempat UN dengan tempat tinggal, utamanya di daerah terpencil. Siswa pun bisa terlambat datang, kelelahan bahkan terancam keselamatannya di perjalanan. Akibatnya mereka tidak maksimal mengerjakan soal.

Sekolah perlu memfasilitasi siswa yang jauh dari sekolah pada waktu UN dengan menyediakan penginapan. Dapat memanfaatkan ruang kelas yang tidak digunakan UN, atau menginap di rumah penduduk sekitar sekolah. Dengan menginap di sekolah atau sekitarnya, anak-anak lebih tenang belajar. Malam sebelum UN, bapak/ibu guru memberi bimbingan belajar. Sehingga anak-anak lebih siap dan fresh ketika mengerjakan UN.

Listrik dari Putra Bayu dan Putra Baruna

Listrik dari Putra Bayu dan Putra Baruna
Berdasara data, cadangan minyak bumi Indonesia tinggal sedikit. Jika tidak ada tindakan, bukan mustahil dalam kurun waktu belasan tahun lagi cadangan minyak bumi kita habis. Murahnya harga BBM karena tidak jadinya kenaikan BBM, jangan sampai membuat bangsa Indonesia terlena. Bangsa Indonesia harus berpikir cepat dan taktis. Kalau untuk menghemat pamakaian BBM oleh mobil ada program Putra Petir, perlu juga upaya menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan alam. Karena hingga saat ini untuk menghasilkan listrik, PLN masih banyak menggunakan BBM bersubsidi.
Sebagai negara bahari dan terletak di daerah tropis, kita bisa memanfaatkan laut dan angin untuk menghasilkan listrik. Seperti halnya Belanda dengan kincir anginnya. Dari pada melakukan reklamasi laut untuk real estate, lebih baik membuat bendungan sekaligus sebagai pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan pasang surut air laut. Dana subsidi listrik sebagian digunakan untuk pengembangan energi tenaga angin(Bayu) dan pasang surut serta arus air laut. Listrik yang dihasilkan selain ramah lingkungan juga murah. Dewa angin (Bayu) dan dewa Laut (Baruna) akan bangga jika kekuatan alamnya dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh bangsa Indonesia.