PKB dan ESQ UNTUK GURU DAN PEJABAT

Sejak dicanangkan pada Hari Pendidikan Nasional satu tahun lalu, Pendidikan Karakter Bangsa (PKB) telah diimplementasikan di sekolah. Berbagai upaya dan model aplikasinya ditempuh. Baik secara eksplisit maupun implisit yang diintegrasikan dalam mata pelajaran.

Tentunya untuk menyukseskan PKB tidak cukup kepada siswa. Guru, kepala sekolah serta pejabat daerah juga perlu diberi pendidikan dan pelatihan PKB serta ESQ. Menggabungkan PKB dan ESQ menjadi kekuatan moral untuk membangun mental anak, tidak hanya untuk UN. Sehingga pelaksanaan PKB bisa berjalan sinergis. Hal ini nampak dari belum tertanamkan sikap jujur, kemauan dan kesiapan menerima hasil UN apa adanya, seperti dugaan Kemendiknas.

Beberapa hal yang diindikasikan Kemendiknas adalah terjadi kecurangan dalam rangkaian UN. Mungkin saja siswa tidak tahu atau tidak mau berbuat curang. Apa daya sekolah, pejabat ataupun pemerintah daerah tidak mau kehilangan muka bila banyak siswanya tidak lulus. Dan akibat mark up nilai Kemendiknas tidak akan mengakui nilai sekolah. Akhirnya siswa sendiri yang dirugikan. Karena hanya nilai UN saja yang diperhitungkan untuk menentukan kelulusannya. Serta dihapusnya nilai UN bagi siswa yang curang dalam pelaksanan UN.