TNI NYOBLOS NEGARA BISA CHAOS

BELUM SAATNYA TNI IKUT PEMILU
TNI mempunyai kewajiban menjaga pertahanan dan stabilitas sosial politik. Wacana TNI ikut pemilu tahun 2014 membuat kita was-was. Para pakar politik saja juga belum sependapat dan menunggu hingga tahun 2019 (JP, 20/6).

Ketika TNI mereformasi untuk tidak ikut politik praktis, banyak pihak bersyukur. Dengan demikian TNI akan lebih fokus pda pertahanan dan keamanan negara. Jika nantinya anggota TNI diberi hak menyalurkan hak politiknya, dikuatirkan akan menimbulkan masalah nasional yang lebih kompleks.

Pengalaman pemilu dan pilkada sudah cukup bukti. Perbedaan pendapat dalam kerangka demokrasi belum siap diterima masyarakat luas, termasuk elite politik. Yang terjadi perpecahan dan instabilitas.

Oleh karena itu ada baiknya TNI tidak perlu ikut pemilu. Agar prajurit TNI tetap sebagai garda penjaga dan pencipta perdamaian. Bukan pencipta babak peperangan baru.
Apalagi ada beberapa peristiwa yang bisa dijaikan pelajaran. Di beberapa kejadian masih ada luapan emosi prajurit yang menjurus anarkisme. Baik itu antar kesatuan, dengan polisi bahkan dengan masyarakat.

Dengan sistem komando yang berlaku dalam TNI apapun yang berhubungan dengan politik bisa berbuah petaka. Dan politik itu kejam. Politik tidak kenal teman dan lawan. Yang dicari kemenangan, dengan cara apapun.

Siapa yang berani menjamin para elite TNI tidak bermain-main dengan kekuasaan? Bagaimana kalau nafsu politiknya dibebankan kepada prajurit? Apa para elite TNI mampu mengendalikan bawahannya? Saya kira terlalu banyak keraguan yang menjamin netralitas TNI dalam pemilu jika mereka ikut nyoblos. Dan kekuatiran terbesar dalam sejarah baru, jika TNI ikut nyoblos, Negara bisa chaos.
Oleh karena itu rencana untuk mengikutkan TNI menyalurkan hak pribadinya dalam pemilu untuk sementara diurungkan saja. Lebih baik aman dari pada ada perang!