Selasa, 09 Desember 2014

REPUBLIK TELO

Bukan bermaksud merendahkan jenis makanan ini. Yaa telo, tanaman yang mudah tumbuh ini biasanya dikiaskan dengan orang yang mempunyai kehidupan serba kekurangan. Bahkan orang yang kemampuannya rendah atau pendengarannya kurang peka sering dikatai" kebanyakan makan ketela".
Makanya ketika pemerintahan baru memprogramkan hidup sederhana, orang lantas latah dengan menyajikan atau menjamu orang dengan makanan tradisional, seperti ketela ini.
Padahal banyak orang/anak yang sehari-hari sudah terbiasa makan ketela dan berangan-angan makan roti harus mengubur angan-angan makan enak. Cukup makan ketela.
Makanya kalau indek SDM Indonesia kalah dengan negara lain,jangan menyalahkan anak apalgi guru. Tetapi salahkan kebijakan yang mencanangkan makan makanan bergizi sedikit, sekelas ketela. Energinya hanya cukup untuk berteriak dan blusukan, bukan untuk berpikir dan membangun dan menciptakan mimpi  indah
Hal ini juga nampak dari penolakan Kurikulum 2013.K13 yang dianggap susah dan berbiaya mahal, dengan mudahnya dibatalkan karena siswanya dianggap susah belajar dan gurunya sulit mengadakan penilaian. Yaa wajar saja, lhawong terbiasa makan telo.Coba,kalau jauh hari makanan bangsa indonesia cukup gizi, pasti tidak mudah mengeluh dan selalu siap menghadapi perubahan. Republik ini dibangun diatas pengobanan jiwa dan raga, bukan dengan telo.

Sabtu, 06 Desember 2014

Waktu Kuliah Dibatasi, Sakit Tuh Di Sini!



            Kalau tidak ada seleksi CPNS, ijazah S1 layaknya barang dagangan. Ditawarkan ke sana ke mari dalam jepitan stopmap. Dari pintu ke pintu, ijazah keluar masuk kantor/perusahaan menanyakan lowongan. Di tangan personalia, IP tinggi bukan jaminan diterima. Malah sering kalah bersaing dengan IP pas-pasan tetapi punya lampiran ketrampilan khusus, mempunyai pengalaman bekerja dan menunjukkan jiwa kepemimpinan gemblengan di organisasi mahasiswa. Yaa, kuliah tanpa berorganisasi ibarat makan tanpa sambal. Hampa. Kuliah sambil bekerja bukan aneh. Tidak hanya karena kepepet kebutuhan, tetapi mahasiswa type ini memang sudah menata karier bagi nasibnya sendiri sejak dini.  Kalau ada yang keteter wajar saja. Tetapi tidak sedikit yang moncer. Kuliah sambil berorganisasi dan bekerja dengan resiko molor setidaknya segaris  dengan kata bijak : berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian, satu kali kayuh dua tiga pulau terlampaui.
            Jadi kalau pemerintah memaksakan waktu kuliah S1 maksimal 4-5 tahun nampaknya bertepuk sebelah tangan dengan trend anak kuliah saat ini. Pembatasan waktu sempit hanya akan melahirkan mahasiswa-mahasiswa kutu buku, membentuk generasi sendiko dawuh, penurut dan menunggu petunjuk. Alasan pemerintah terkait kurikulum dan biaya tidak bisa diterima begitu saja. Karena pada dasarnya kuliah atau sekolah bukan hanya untuk menghasilkan lulusan yang ber-IP tinggi, tetapi lebih kepada pembentukan jati diri, membentuk jiwa entrepreneur. Lihat saja tokoh-tokoh nasional, baik yang sukses di pentas politik atau ekonomi dari jaman penjajahan hingga kini. Banyak yang sukses, tidak hanya sekedar kuliah tetapi  berkat tempaan  di waktu senggang kuliah. Entah berorganisasi atau nyambi kerja.
            Memang tidak dipungkiri, dengan aktif berorganisasi ataupun nyambi kerja kuliah sedikit terganggu. Menjadi mahasiswa abadi dengan mengambil jatah maksimal kuliah maksimal 14 semester. Tetapi itulah pilihan hidup. Toh waktu molor bukan cita-cita, tetapi lebih karena keterpaksaan atau memang disengaja untuk mematangkan diri. Yang penting, begitu wisuda siap bersaing. Jika pada akhirnya pemerintah bersikeras membatasi waktu kuliah 4-5 tahun yang berdampak banyak mahasiswa DO, justru dapat menimbulkan 3 aspek. Pertama, calon mahasiswa dari keluarga kurang beruntung yang tidak tersentuh program bidik misi dan berencana kuliah sambil bekerja menjadi ciut nyalinya. Kuliah bagai kemustahilan. Kedua, mahasiswa yang terkena DO akan menderita syndrom minder, merasa dirinya mahkluk lemah yang tidak mempunyai daya saing. Manusia type ini berbahaya, karena akan mempunyai sifat dendam dan menjadi bagian pengangguran intelaktual tanpa gelar. Dan yang ketiga, mahasiswa yang takut DO akan menjadi manusia kutu buku, kurang bersosialisasi dan lebih bersifat ego. Karena motonya kuliah... kuliah ...  kuliah...dan lulus.
            Ini berarti pembatasan waktu kuliah yang semakin pendek belum bisa menghasilkan korelasi positif terhadap kualitas sarjana.  Kuliah hanyalah sebagai bagian untuk membekali generasi dengan ilmu yang lebih aplikatif dan membentuk manusia dewasa paripurna. Sebelum benar-benar terjun ke masyarakat, mahasiswa perlu mengasah ilmu dan dirinya baik dengan berorganisasi atau belajar bekerja. Jika kuliah hanya mengejar target lulus dalam tempo sesingkat-singkatnya justru menghasilkan sarjana instan. Simak saja kampus-kampus yang memprogramkan semester pendek, atau kuliah Sabtu-Minggu. Bagaimana kualitasnya dibandingkan dengan program reguler?
            Tidak ada mahasiswa yang bodoh. Masuknya saja melalui seleksi ketat. Kalau ada mahasiswa lulus hingga batas limit waktu kuliah 7 tahun karena berorganisasi meski secara kognisi pintar, memang hak mereka sebagai warga negara yang berhak mendapatkan pendidikan. Hanya saja alasan dan bagaimana mahasiswa tersebut mencukupi kebutuhan dirinya, itu yang menjadi catatan. Biasanya mahasiswa yang aktif berorganisasi sudah membentuk link. Mereka tidak kuatir dengan masa depannya. Selepas lulus akan lebih mudah bekerja. Selain itu mahasiswa type ini biasanya tidak terlalu menggantungkan diri dari kiriman orang tua. Kuliah, berorganisasi juga nyambi kerja. Dengan kematangan hasil tempaan berorganisasi, kelak jika sudah masuk bursa kerja akan lebih cepat jenjang kariernya.
            Kurikulum tidak ada yang sempurna. Sesuai perkembangan jaman wajar jika dalam peroide tertentu ada perubahan. Tetapi perubahan kurikulum juga sudah memandang jauh ke depan kemanfaatannya, termasuk mata kuliah yang diprogram tentunya. Bukankah dosen-dosen yang diangkat jauh hari sebelum ada perubahan kurikulum juga bisa dan harus menyesuaikan kurikulum baru? Jadi mahasiswa yang molor waktunya lebih dari 4-5 tahun juga tidak perlu dipermasalahkan. Dengan beban SKS atau mata kuliah yang ditetapkan bagi seangkatannya, jika ada perubahan kurikulum biarkan tetap menyelesaikan sesuai program awal. Karena sekali lagi, kualitas mahasiswa tidak hanya dilihat dari IP atau jenis mata kuliah dalam kurikulum yang tersurat tetapi lebih pada nilai-nilai yang tersirat, hidden curicullum. Perubahan kurikulum bukan dihindari, tetapi dijalani dan disikapi.
            Jadi pemerintah masih bisa mencari jalan lain untuk meningkatkan kualitas lulusan kampus dari sekedar membatasi masa kuliah. Kemudahan akses kuliah bagi anak bangsa lebih utama. Biaya kuliah yang terjangkau dan beasiswa bagi yang berprestasi, utamanya dari keluarga kurang beruntung lebih bermanfaat. Untuk meningkatkan mutu lulusan agar siap bersaiang di bursa kerja global, mahasiswa disyaratkan mengusai bahasa asing dan mempunyai lisensi pengalaman bekerja. Apalagi Kemenpan RB sudah mewacanakan moratorium CPNS selama 5 tahun, dan tahun depan mulai berlaku pasar bebas ASEAN. Untuk itu, pembatasan waktu kuliah perlu diubah nomenklaturnya menjadi Pendidikan Keprofesionalan beserta kerja riil dalam jangka waktu 1 tahun untuk berhak mendapat lisensi kerja dengan tenggang waktu kuliah maksimal 6-7 tahun. Hal ini juga merujuk dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan calon pendidik harus punya lisensi guru melalui PPG (Pendidikan Profesi Guru) bagi sarjana apapun, tak terkecuali lulusan FKIP. Tentunya bangsa ini  tidak menginginkan, bahwa kuliah dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya untuk mengejar lulusan sebanyak-banyaknya. Mahasiswa akan merasa dibatasi hak berserikat dalam berorganisasi, hak mendapat penghidupan yang layak dalam bekerja sambil kuliah yang hal  itu dijamin dengan undang-undang. Jngan  terkesan bahwa kuliah hanya untuk orang berduit. Jika ini terjadi, sakitnya tuh di sini!

Rabu, 26 November 2014

TERIMA KASIH GURUKU



TERIMA KASIH GURUKU

Secercah wajah itu masih kuingat
Lembutnya tutur  erat melekat
Goresan kapurmu bagai pesan malaikat
Tajam ilmumu menancap dalam di jidat
Usapan tanganmu masih terasa hangat

Tanpa lelah engkau rajin membimbing
Adu sabar dengan anak-anak mbeling
Tak hiraukan hiruk pikuk sekeliling
Hingga tubuhmu terlihat kurus kering
Bukan karena dihuni cacing

Di atas motor tua kau rajin berkeliling
Sapa anakmu dengan senyum sungging
Suka duka gantian bersanding
Iringi nasib yang terus berguling
Antar anakmu ke puncak paling
Gaji terlambat tak ambil pusing
Asal  periuk tidak terguling

Kini muridmu menuai buah
Hasil tempaanmu yang penuh tuah
Kan ku ingat pesan amanahmu
Tuk mengabdi kepada bangsaku
Teriring kata...
Terima kasih  guruku




Kamis, 20 November 2014

Kantong Sampah di angkutan umum



            Ada rasa kurang nyaman kalau kita naik angkutan umum, panas dan kotor. Untuk mengurangi kepengapan, sebagian penyedia jasa sudah berupaya menguranginya dengan memasang penyejuk udara. Sayangnya tempat sampah belum banyak tersedia. Kru angkutan biasanya hanya menyediakan tas kresek untuk pertolongan pertama bagi penumpang yang mabuk perjalanan. Sehingga penumpang dengan gampangnya membuang sampah di kolong tempat duduk. Angkutan pun menjadi kotor dan bau yang justru memicu penumpang lain mabuk perjalanan.
            Agar perjalanan dalam angkutan umum nyaman, bersih  dan sehat, alangkah baiknya pihak penyedia layanan angkutan umum memasang kantong sampah bagi penumpang. Kantong sampah dipasang di bawah kursi penumpang. Supaya sampah di kantong tidak menumpuk dan menjadi sumber penyakit, kru angkutan mengambil sampah dari kantong saat angkutan berhenti di halte atau terminal. Tidak lupa di dalam angutan ditulis himbauan : Buanglah sampah ke kantong sampah di bawah kursi anda!

Jumat, 14 November 2014

Pemasangan Lampu Indikator Rem Mobil



            Belakangan ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan rem blong. Hal ini terjadi karena kurangnya pengecekan  rem sebelum berangkat dan tidak adanya indikator kondisi rem. Sopir baru menyadari ketika peristiwa sudah terjadi.
            Kecelakaan yang disebabkan rem blong bisa dihindari jika awak kendaraan rutin memeriksa komponen penting mobil, terutama rem. Untuk memudahkan pengecekan ada baiknya pada mobil dipasang lampu indikator kondisi kampas rem, minyak rem dan sistem pengereman. Jika kondisinya tidak laik jalan, lampu tanda kurang layaknya rem menyala. Dengan demikian pengendara mobil dapat segera memperbaikinya. Kecelakaanpun dapat dicegah lebih dini.


Kamis, 13 November 2014

MORATORIUM GAJI DPR

          Sudah satu setengah bulan sejak dilantik 1 Oktober 2014, para anggota DPR belum juga menampakkan geliat bekerjanya. Dua kubu koalisi masih berebut kekuasaan unsur pimpinan. Baik komisi atau badan kelengkapan DPR. Tak urung, tarik menarik kepentingan berujung lobi-lobi politik, tawar menawar jabatan dan revisi perundangan-undangan.
Nampaknya para wakil ini masih mementingkan ego masing-masing. Tak urung rakyat juga yang menjadi korban. Entah hal ini disengaja atau  tidak, yang jelas fungsi legislasi dan pengawasan DPR tidak berjalan. So, pemerintahan Presiden Jokowi yang  sudah start kenceng dengan tagline kerja..kerja...kerja tidak berjalan optimal.
Padahal masyarakat juga tengah mengalami kegalauan yang teramat sangat dengan rencana pemerintah menaikkan BBM. Mestinya anggota dewan yang terhormat sesegera mengapresiasi keluhan masyarakat ini. Entah dalam bentuk menolak, meringankan besaran kenaikan atau mencari solusi alternatif yang meringankan rakyat kecil. Rencana pemerintah  mengalihkan subsidi ke hal-hal produktif dalam waktu dekat dirasa belum mampu meredam gejolak sosial dan ekonomi. Bisa dengan mudah saat ini di pasaran.Barang-barang merangkak naik. Sementara sang presiden masih sibuk menghadiri acara di luar negeri. 3 jenis kartu yang diedarkan sebagai salah satu cara menenangkan rakyat belum cukup ampuh membuat hati tenang. Justru ke depan, kartu-kartu sakti itu dikuatirkan menjadi senjata awal pertarungan politik babak baru. Dan masyarakat kembali akan menonton drama politik season baru.
Tetapi kalau DPR hingga kini hanya bermain-main masalah jabatan, negara ini akan menjadi apa? Toh mereka sudah menerima gaji dengan berbagai tunjangan dan fasilitasnya. Gaji tanpa kerja, ibarat makan gaji buta. Jika dalam waktu dekat anggota DPR belum menunjukkan kinerja positif terbaik dengan hajat hidup masyarakat, lebih baik KPK, BPK, Presiden dan MA dan MK mengeuarkan fatwa moratorium gaji anggota DPR. Gaji DPR dihentikan sementara waktu hingga mereka sudah  memastikan struktur dan pimpinan yang jelas tanpa ada dualisme pimpinan serta sudah melaksanakan tugas dan fungsinya.