Senin, 30 Mei 2016

Urus KTP dan SIM Wajib Hafal Pancasila



Memperingati hari besar nasional atau hari bersejarah biasanya dimeriahkan berbagai acara. Tak terkecuali memperingati hari lahirnya Pancasila. Meski belum ada penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, namun tidak ada salahnya hari bersejarah ini perlu ditandai dengan kegiatan positif. Kekuatiran nilai-nilai Pancasila mulai luntur dalam masyarakat sesuatu yang mencemaskan.  Jangankan menerapkan, banyak masyarakat kita yang tidak tahu atau hafal sila-sila Pancasila. Jika tidak diantisipasi bisa jadi banyak yang tidak tahu apa itu Pancasila.
Makanya wajar, bila banyak pihak menyarankan agar pendidikan Pancasila dihidupkan kembali. Hanya saja, jika hal ini diberlakukan baru efektif terhadap anak sekolah. Sedang masyarakat umum belum. Perlu jurus sederhana agar masyarakat kembali memahami arti Pancasila. Minimal hafal.
Salah satu caranya dengan mewajibkan warga yang mengurus surat-surat terkait kependudukan atau persyaratan bersifat individu wajib menghafalkan Pancasila. Ketika mengurus KTP, SIM, Akta kelahiran atau yang akan menikah diharuskan  melafalkan Pancasila di depan petugas. Jika belum hafal tidak diberikan surat-suratnya. Dengan hafal Pancasila minimal masyarakat tahu, memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Minggu, 29 Mei 2016

SATU PERUSAHAAN SATU ANAK ANGKAT



            Hari-hari ini orang tua mulai sibuk mencarikan sekolah untuk putra-putrinya. Bagi orang tua mampu biaya tidak menjadi masalah. Mereka leluasa menyekolahkan putra-putrinya di sekolah yang ia mau. Baik negeri maupun swasta. Sedang orang tua pas-pasan harus berjuang, bersaing memperebutkan kursi berbekal nilai anaknya. Itupun masih diiringi perasaan cemas. Jika nantinya diterima, bagaimana biaya untuk membelikan seragam sekolah, alat tulis menulis serta biaya operasional sehari-hari.
            Karena program pendidikan gratis memang baru untuk biaya operasional siswa di sekolah. Sedang biaya pribadi menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Sementara banyak orang tua siswa yang penghasilanya hanya cukup untuk hidup sehari-hari. Jika ini tidak mendapat empati dari yang lain, dikuatirkan nantinya banyak siswa putus sekolah. Apalagi jika yang drop out itu siswa berprestasi. Kita semua merugi.
            Untuk itu perlu digaungkan dan digiatkan kembali pola kemitraan orang tua asuh. Baik itu dari kalangan perorangan ataupun, perusahaan ataupun badan usaha. Setiap perusahaan di daerah wajib menyisihkan keuntungannya untuk memberi beasiswa kepada anak kurang mampu utamanya berprestasi di daerah sekitarnya. Dengan demikian perusahaan untung, pendidikan anak tertampung.

Sabtu, 28 Mei 2016

Siswa SMA Wajib Memiliki Keahlian



Setiap tahun, ratusan ribu hingga jutaan anak lulus SMA. Bagi yang bertekad melanjutkan kuliah, harus berebut memperebutkan ratusan kursi perguruan tinggi. Sisanya, mencoba peruntungan dengan bekerja atau bahkan  menganggur. Mahalnya biaya kuliah dan minimnya ketrampilan lulusan SMA membuat alumni SMA enggan kuliah tetapi sulit bersaing di bursa kerja. Akhirnya banyak dari mereka bekerja di sektor non formal. Bekerja seadanya. Sebuah dilema pendidikan. Salah satu sebabnya, dalam kurikulum SMA jarang sekali yang menyediakan pendidikan ketrampilan. Kebanyakan bersifat kognitif. Perlu pembaharuan kurikulum SMA.
Bila ada wacana penggodokan kurikulum, seyogyanya untuk tingkat SMA disediakan mata pelajaran keahlian. Seperti di SMK, tetapi lebih aplikatif dan pragmatis yang banyak dibutuhkan dunia usaha. Siswa diberi pilihan sesuai dengan minat dan bakatnya. Tentu saja sekolah juga harus menyediakan guru yang ahli di bidangnya. Sebelum SMA memiliki tenaga pengajar bidang keahlian, untuk sementara bekerja sama dengan SMK.
Untuk menambah ketrampilan, di masa libur sekolah para siswa magang di tempat usaha. Di akhir pendidikan SMA diadakan uji kompetensi dan diberi sertifikat keahlian. Sehingga jika selepas SMA tidak melanjutkan kuliah, mereka bisa langsung bekerja atau membuka usaha sendiri

Selasa, 24 Mei 2016

MEMBERDAYAKAN KOPSIS PADA PPDB



Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sering meninggalkan kesan negatif. Terutama terkait pengadaan seragam, buku serta sumbangan ”sukarela”. Tidak sedikit yang berdampak pada penuntasan wajib belajar 9 tahun. Karena tidak mampu membayar akhinya ada anak yang tidak ikut daftar ulang meski ia sudah diterima,. Disamping kekuatiran banyak pihak yang menengarai sekolah melakukan aji mumpung untuk meraup keuntungan. Maka wajar sekali jika pemerintah melarang sekolah memaksa siswa baru membeli seragam dan buku di sekolah.
Maka perlu kebijakan elegan agar sekolah dan orang tua sama-sama memperoleh kemudahan dan sedikit keuntungan. Karena jika orang tua bebas membeli sendiri, dikuatirkan akan terjadi ketimpangan sosial. Jor-joran mutu kain dan warna tidak senada.
Oleh karena itu, hal ini bisa diatasi dengan memberdayakan koperasi sekolah (Kopsis). Tentu saja pengelolaan kopsis harus melibatkan siswa secara aktif. Guru/pembina kopsis cukup mengarahkan. Kopsis menyediakan seragam atau buku sekolah berkualitas standard dengan harga sama, syukur lebih murah dari harga pasaran. Keuntungan yang diperoleh sebagain besar untuk menunjang kegiatan kesiswaan. Termasuk membiayai MOS (Masa orientasi Siswa) sebagai bagian rangkaian PPDB. Kepada panitia PPDB juga diberikan sebagaian sebagai penghargaan jerih payah dalam PPDB. Dengan memberdayakan Kopsis, sekolah memperoleh keuntungan ganda. Selain mendapat dana penunjang kegiatan siswa juga mendidik anak berwira usaha.

Kamis, 19 Mei 2016

Mengisi Waktu Luang Usai UN



            Setelah ujian nasional selesai, siswa-siswa SMA dan SMP kelas akhir merasa bebas. Merekap pun menghilangkan kepenatan dengan berbagai cara. Sementara yang lain bersiap dengan beberapa agenda penting. Diantaranya  SNMPTN atau bersiap mencari pekerjaan. Sedang anak kelas IX SMP kebanyakan menganggur. Kecuali bagi yang akan meneruskan ke sekolah tertentu atau sekolah unggulan masih ada kesibukan. Belajar mandiri atau ikut bimbingan belajar.
            Padahal waktu pengumuman kelulusan SMP masih lama, sekitar satu bulan. Jika anak-anak kelas IX dan XII ini tidak dikoordinir kegiatannya bisa berdampak buruk. Karena masih berstatus siswa di sekolahnya masing-masing. sebaiknya sekolah membuat kegiatan bagi mereka. Berupa pembekalan materi tambahan bagi yang akan melanjutkan pendidikan atau memberi pelatihan. Ketrampilan, kewiraswastaan, kepemimpinan ataupun bhakti sosial.
Toh banyak guru  pengajar kelas IX dan XII yang sudah tidak mempunyai jam mengajar di kelas. Ini bisa dimanfaatkan untuk memberi pembimbingan ataupun pendampingan. Dengan memberi kegiatan aktifitas siswa terpantau dan menambah bekal pengetahuan mereka menghadapi seleksi sekolah ataupun yang mau bekerja. Orang tua juga tidak cemas dengan anak-anaknya.

Rabu, 18 Mei 2016

Rok Panjang Bagi Anak Perempuan




Saat ini penerimaan siswa baru sudah bergulir. Dalam rangkaian PPDB ini biasanya sekolah juga sudah menyiapkan tata tertib sekolah terkait seragam. Entah nantinya dikoordinir atau bebas membeli di luar, sekolah sudah menentukan model seragamnya.
Khusus seragam perempuan, rata-rata sekolah membuat model rok pendek, yang penting panjangnya di bawah lutut. Seiring pertumbuhan anak utamanya siswi SMP/SMA, dalam waktu tidak terlalu lama panjang rok sudah di atas lutut. Dan ini tidak baik bagi para siswi. Baik itu dari segi estetika atau keamanan.
            Untuk itu sekolah seyogyanya membuat aturan seragam rok anak perempuan dibuat panjang hingga mata kaki. Modelnya bisa seperti rok pada umumnya atau dibuat model celana. Hal ini akan lebih menjaga martabat dan keamanan siswa perempuan. Mereka juga lebih bebas dan energik beraktifitas, baik di perjalanan maupun dalam kegiatan belajar  mengajar di sekolah.