Jumat, 24 Oktober 2014

JUARA INOBEL 2014

Setelah melalui serangkaian tahap penilaian, akhirnya Kamis malam 23 Oktober 2014, juara INOBEL 2014 diumumkan. Berikut juaranya:



NO
NAMA
ASAL
1
ASTUTI, S.Pd. M.Pd
SMPN 14 JEMBER
2
YULI WINANTI, M.Pd
SMPN 8 PASURUAN
3
AHMADIYANTO, S.Pd
SMPN1 LAMPIHONG  KAB BALANGAN KALIMANTAN SELATAN
4
SAUT MARASI MANIHURUK
SUMATERA UTARA
5
SOFIA MARHENIS, S.Pd
SMPN 2 BUKITTINGGI SUMBAR
6
PUR INDRATMI, M.Pd
SMPN 1 SUKAMULYA BANTEN
7
WAHYUDI, S.Pd.
SMPN 1 RAKIT BANJARNEGARA JATENG
8
ARIS RIYADI, S.Pd, M.Pd
SMPN 2 PITU NGAWI
9
AEP SAEPUDIN, S.Pd
SMPN 1 SUKAWENING GARUT, JABAR
10
MASLINA SINAGA, S.Pd
SMPN 1 SITIOTIO KAB BATUBARA SUMUT

Kamis, 23 Oktober 2014

Aneh, Pendidikan tinggi dan pendidikan dasar menengah dipisah

Pendidikan itu sepenjang hayat dan berkesinambungan. Agar tidak ada tumpang tindih dan perlu kebijakan sinergi. Makanya begitu ada pemisahan kementerian antara pendidikan dasar menengah dengan pendidikan tinggi, kebijakan terasa aneh. Pendidikan tinggi disatukan dengan ristek. Mungkin hal ini untuk menjembatani dan menganggap bahwa riset dan teknologi identik dengan perguruan tinggi. Padahal pengembangan teknologi dan riset/penelitian juga berlaku di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Bukankah sudah banyak peneliti2 handal yang lahir dari siswa dan guru ditingkat dasar dan menengah?
Jika nantinya dalam mengambil kebijakan dalam penjaringan calon mahasiswa, pihak kementerian riset dan teknologi perlu kesinergisan dengan kementerian pendidikan dasar dan menengah terkait lulusan SMA/K/MA. Jika masing2kementerian mengeluarkan kebijakan yang saling ego, justru akan membuat kebingungan  di masyarakat.
Belum lagi terkait dengan UU guru dan dosen tentang pemberian tunjangan profesi. Jika sebelumnya kemdiknas melarang PT menggunakan guru sebagai tenaga pengajarnya, maka jika nanti ada guru merangkap dosen bisa mendapat tunjangan profesi ganda. Hal ini juga berlaku bagi dosen, apakah ini tidak bertentangan dengan UU guru/dosen?
Apabila sebelumnya pemerintahan Jokowi JK berencana membuat sistem birokrasi yang lebih sederhana, sebaiknya pendidikan dasar menengah dan tinggi cukup dijadikan satu kementerian. Masing-masing dikoordininasi oleh satu direktorat, tanpa wakil menteri. Tetapi itulah politik, setiap pemimpin punya hak dan citarasa berbeda di dalam mengelola negera? Bagaimana akhir tanpa  syarat ini, kita tunggu tanggal mainnya.

Rabu, 22 Oktober 2014

8 CALON MENTERI DENGAN RAPOR MERAH DARI KPK

Pengumuman kabinet presiden JOKOWI-JK molor. Hal ini jelas tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan janji presiden terpilih yang ingin secepatnya pemerintahan Jokowi-JK segera bekerja yang ditandai diumumkannya kabinet.
Pelibatan KPK dan PPATK untuk menjaring calon menteri merupakan langkah tepat untuk membentuk tim kabinet yang solid dan bersih. Dengan demikian start pemerintahan bisa mulus dengan akselerasi tinggi. Ditengarai ada 8 nama calon yang mendapat rapor merah dan direkomendasikan tidak dijadikan menteri. Hanya saja, ke delelapan  nama itu masih rahasia. Karena, hasil verivikasi oleh KPK bersifat tertutup. Tetapi dengan disebutkannya ada 8 nama, berarti informasi tersebut sudah tidak tertutup lagi. Yaa, paling masyarakat hanya mereka-reka nama-nama calon menteri itu berasal dari nama-nama yang selama ini sudah beredar. Jadi yaa kita boleh saja menyebut nama-nama itu. Menurut kabar kabur ke delapan calon menteri dengan rapor merah tersebut adalah PAIJO, PAIMIN, PAINEM, PARMIN, BONEK, PANJUL, TULKIYEM DAN PAIMO.

Senin, 20 Oktober 2014

Hari SANTRI NASIONAL Pertama tgl 25 Oktober 2014?



Minggu depan sudah memasuki bulan Muharam ( 1 Muharam tgl 25 Oktober). Sebagai sebuah momen pergantian waktu, tahun baru tahun ini juga menjadi tahun pertama presiden baru JOKOWI-JK memulai pemerintahan baru. Saat kampanye pilpres, Jokowi-JK berwacana akan menjadikan 1 Muharram menjadi hari SANTRI NASIONAL. Meski saat itu banyak yang menentang.
Pertentangan itu ada benarnya. Bahwa 1 Muharram  merupakan pergantian tahun yang secara rutin akan berlangsung terus-menerus. Pada 1 Muharram tentunya seluruh umat muslim sedunia akan memperingatinya. Memperingati bukan dalam bentuk pesta pora. Peringatan yang perlu diisi dalam bentuk ibadah, baik hablum minalloh atau minannas.
Sedangkan Santri,identik dengan anak muda yang  mencari ilmu di lingkungan pondok pesantren. Dengan diperingati atau tidak, anak-anak pondok tetap harus belajar. Kalau tanggal 1 Muahrram menjadi hari santri nasional, jangan-jangan para santri juga akan menuntut ada libur khusus dan menuntut lebih. Jadi sebenarnya, hari santri tidak perlu ditetapkan sebagai  hari besar nasional.Kalaulah pada waktu itu hanya untuk menggali suara, tak apalah. Biarlah para santri beserta ustad dan kiainaya tetap menjalankan kegiatan rutin mencari ilmu.

Minggu, 19 Oktober 2014

Majalah Ilmiah Khusus Guru



            Membuat karya tulis saja masih sulit, apalagi mempubikasikan. Mungkin kalimat itulah yang ada di benak para guru saat ini. Kewajiban mempublikasikan hasil penelitian atau membuat artikel ilmiah populer tentang pendidikan/pembelajaran menjadi beban tersendiri bagi guru yang berkeinginan naik pangkat. Kurangnya kemampuan menulis guru dan media publikasi yang mengkhususkan untuk tulisan guru membuat semakin  kecil nyali guru untuk meningkatkan karier profesionalnya. Dan memang tidak mudah agar tulisan guru dimuat di media cetak.
            Sulitnya menembus jurnal/majalah pendidikan yang sudah ada harusnya menjadi tanatangan bagi guru untuk membangun kebersamaan. Membuat majalah ilmiah khusus guru. Dengan memiliki majalah sendiri peluang untuk terbit lebih besar. Staf redaksi diisi oleh guru yang kompeten di bidangnya dan telah dididik jurnalistik.
            Untuk menjaga keberlangsungan penerbitan, para guru  satu rumpun mata pelajaran atau guru dalam satu wilayah diwajibkan membeli. Ini sebagai bentuk kewajiban pemanfaatan 10% tunjangan profesi pendidik untuk pengembangan diri guru. Dengan adanya majalah ilmiah khusus guru juga akan merangsang  kreatifitas guru untuk menulis dan berinovasi.

Sabtu, 18 Oktober 2014

PEJABAT PUBLIK BUKA KANTOR DI RUMAH



Pelayanan administrasi untuk publik cermin pemerintahan. Sering masyarakat keluhkan, pengurusan administrasi tidak lancar disebabkan tidak beradanya pejabat publik terkait di tempat.  Karena raker, kunker, menerima tamu penting, mendampingi pimpinan, ikut safari politik sebagai tim sukses  dsb. Saking sibuknya, penandatanganan surat-surat untuk masyarakat tertunda. Akibatnya, masyarakat yang ingin mendapat legalisasi sering harus bolak-balik menunggu keberadaan pejabat publik tersebut. Apalagi pejabat publik tersebut kadang tidak mau melayani keperluan kedinasan di luar jam kerja. Berdalih kegiatan kedinasan di kantor, sedang di rumah hanya untuk keperluan pribadi.
Seyogyanya para pejabat publik lebih bijaksana. Mau melayani masyarakat di luar jam kerja dengan membuka kantor di rumah. Menyisihkan beberapa jam untuk menyelesaikan pekerjaan kantor terutama menyangkut hajat hidup orang banyak, 1-2 jam saja. Pejabat menyediakan kurir yang siap antar dan ambil berkas di kantor/rumah. Agar masyarakat merasa terlayani dengan baik dan tidak dirugikan. .