Kamis, 13 November 2014

MORATORIUM GAJI DPR

          Sudah satu setengah bulan sejak dilantik 1 Oktober 2014, para anggota DPR belum juga menampakkan geliat bekerjanya. Dua kubu koalisi masih berebut kekuasaan unsur pimpinan. Baik komisi atau badan kelengkapan DPR. Tak urung, tarik menarik kepentingan berujung lobi-lobi politik, tawar menawar jabatan dan revisi perundangan-undangan.
Nampaknya para wakil ini masih mementingkan ego masing-masing. Tak urung rakyat juga yang menjadi korban. Entah hal ini disengaja atau  tidak, yang jelas fungsi legislasi dan pengawasan DPR tidak berjalan. So, pemerintahan Presiden Jokowi yang  sudah start kenceng dengan tagline kerja..kerja...kerja tidak berjalan optimal.
Padahal masyarakat juga tengah mengalami kegalauan yang teramat sangat dengan rencana pemerintah menaikkan BBM. Mestinya anggota dewan yang terhormat sesegera mengapresiasi keluhan masyarakat ini. Entah dalam bentuk menolak, meringankan besaran kenaikan atau mencari solusi alternatif yang meringankan rakyat kecil. Rencana pemerintah  mengalihkan subsidi ke hal-hal produktif dalam waktu dekat dirasa belum mampu meredam gejolak sosial dan ekonomi. Bisa dengan mudah saat ini di pasaran.Barang-barang merangkak naik. Sementara sang presiden masih sibuk menghadiri acara di luar negeri. 3 jenis kartu yang diedarkan sebagai salah satu cara menenangkan rakyat belum cukup ampuh membuat hati tenang. Justru ke depan, kartu-kartu sakti itu dikuatirkan menjadi senjata awal pertarungan politik babak baru. Dan masyarakat kembali akan menonton drama politik season baru.
Tetapi kalau DPR hingga kini hanya bermain-main masalah jabatan, negara ini akan menjadi apa? Toh mereka sudah menerima gaji dengan berbagai tunjangan dan fasilitasnya. Gaji tanpa kerja, ibarat makan gaji buta. Jika dalam waktu dekat anggota DPR belum menunjukkan kinerja positif terbaik dengan hajat hidup masyarakat, lebih baik KPK, BPK, Presiden dan MA dan MK mengeuarkan fatwa moratorium gaji anggota DPR. Gaji DPR dihentikan sementara waktu hingga mereka sudah  memastikan struktur dan pimpinan yang jelas tanpa ada dualisme pimpinan serta sudah melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar